RRINEWSS.COM- Tidak seperti biasanya, Pemerintah Arab Saudi usai pelaksanaan ibadah haji langsung memberikan kuota haji pada Indonesia untuk tahun mendatang.
Kali ini Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia menjelang penyelenggaraan haji 2026. Bukan hanya soal kemungkinan pemangkasan kuota jemaah hingga 50 persen, Saudi juga menyuarakan kekhawatiran mendalam tentang aspek kesehatan jemaah asal Tanah Air.
Dalam pertemuan resmi antara Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025), dibahas sejumlah isu krusial. Salah satu yang paling mencolok adalah belum ditentukannya kuota haji Indonesia untuk tahun 2026.
“Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai,” ujar pria yang akrab disapa Gus Irfan. Namun tahun ini, prosesnya lebih rumit.
Menurut Irfan, terdapat wacana serius dari pihak Saudi untuk memangkas kuota jemaah Indonesia hingga 50 persen. Langkah itu diduga sebagai respons terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk aspek teknis hingga manajemen jemaah.
“Kami sedang melakukan negosiasi. Karena ke depan, manajemen haji akan resmi dialihkan dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan kami menawarkan sistem baru untuk perbaikan,” ungkapnya.
Lebih dari sekadar kuota, perhatian besar Saudi justru tertuju pada kondisi jemaah Indonesia yang dinilai kurang memenuhi syarat kesehatan (istitha’ah). Dalam forum tersebut, perwakilan Saudi mengungkapkan keprihatinan mendalam, bahkan dengan nada tajam.
“Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?”
Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan Saudi atas lemahnya sistem seleksi jemaah yang dinilai belum optimal dalam menyaring mereka yang benar-benar sehat untuk menunaikan ibadah yang sangat berat secara fisik ini.
Saudi menekankan perlunya transparansi dan validasi data kesehatan jemaah secara ketat, dengan mendesak pembentukan task force gabungan Indonesia-Saudi. Gugus tugas ini nantinya akan memverifikasi dan mengawasi seluruh aspek perjalanan haji, mulai dari kesehatan, penerbangan, hingga logistik di Tanah Suci.
Beberapa elemen yang nantinya akan diawasi oleh gugus tugas gabungan Indonesia-Saudi, di antaranya:
Pembatasan jumlah syarikah atau perusahaan penyedia layanan jemaah di Saudi maksimal dua.
Standar kesehatan jemaah yang boleh berangkat akan diperketat.
Hotel, makanan, hingga jumlah kasur per jemaah akan diawasi.
Pelaksanaan dam (denda haji) hanya boleh dilakukan di negara asal atau melalui perusahaan resmi Saudi, yakni Ad-Dhahi.
Siapa pun yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi, baik penyelenggara maupun jemaah.
Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Saudi mengharapkan peningkatan signifikan dari Indonesia dalam hal tata kelola dan tanggung jawab terhadap jemaah. Dengan transisi manajemen ke BP Haji, Indonesia diharapkan mampu menyesuaikan sistemnya agar sesuai dengan standar baru yang ditetapkan Saudi.
Gus Irfan menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti semua masukan Saudi dan siap menyelaraskan kebijakan agar kuota jemaah Indonesia tetap aman dan penyelenggaraan haji berjalan lebih tertib dan manusiawi.
“Ini momentum evaluasi besar bagi kita semua. Bukan hanya soal angka kuota, tapi juga tentang kualitas penyelenggaraan,” tegasnya. *** (inf/erd/detik)
