Mendagri: Jangan Ada Ego Sektoral Penanganan Karhutla

PEKANBARU RRINEWSS.COMSelasa (23/5/2023), potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2023 menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bahkan sudah instruksikan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar bersiaga.

Dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Z.A. menyampaikan instruksi itu dimuat Tito dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dilansir dari Antarariau.com, intruksi Mendagri itu menekankan mengenai pentingnya peran aktif kepala daerah, sebagai pemimpin Satgas Karhutla. Selalu bersiaga menghadapi potensi Karhutla dengan melibatkan semua komponen, termasuk masyarakat.

“Penanggulangan bencana Karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial, apalagi ego sektoral. Karena peristiwanya sering kali melintasi batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota. Maka itu, koordinasi intensif pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dan jajaran forkopimda serta partisipasi masyarakat sebagai basisnya mutlak untuk dilakukan,” sebut Safrizal.

Dalam instruksi Mendagri memuat langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan pemerintah daerah di lapangan. Sehingga bisa sedini mungkin memitigasi risiko bencananya.

“Inmendagri ini sudah menyusun langkah yang sistematis, mulai dari upaya pencegahan sampai penanggulangan. Maka dari itu, lakukan terus patroli bersama untuk pencegahan dan pemantauan titik api dengan memanfaatkan teknologi satelit dan pemeriksaan lapangan, gencarkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar,” jelasnya.

Lalu Mendagri juga meminta kepala daerah untuk segera mengaktifkan posko bencana Karhutla di provinsi dan kabupaten/kota. Apabila ditetapkan status siaga darurat bencana Karhutla.

Mendagri Tito Karnavian juga meminta para kepala daerah memastikan tersedianya alokasi APBD secara optimal. Untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla.

Safrizal kemudian menitipkan pesan kepada seluruh kepala daerah agar berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Melalui optimalisasi pembentukan dan peran aktif Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

Redkar merupakan organisasi sosial berbasis masyarakat yang sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan, termasuk Karhutla. ***(ant)