RRINEWSS.COM- Kekuasaan Presiden Venezuela berakhir, Sabtu (3/1/2026) dini hari. Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat dalam operasi militer kilat bertajuk “Operation Southern Spear”.
Serangkaian ledakan hebat yang mengguncang pangkalan udara La Carlota dan kompleks Fuerte Tiuna di Caracas menandai dimulainya agresi militer langsung Amerika Serikat (AS) terhadap negara pemilik cadangan minyak terbesar di dunia tersebut.
Berdasarkan rangkuman informasi dari berbagai sumber media internasional, berikut adalah ulasan mendalam mengenai alasan, proses, dan akar konflik yang melatarbelakangi peristiwa bersejarah ini.
Diseret saat tidur hingga dibawa ke New York
Informasi yang dihimpun dari New York Times dan Forbes mengungkapkan betapa taktisnya operasi ini.
Pasukan elit Delta Force dikabarkan memimpin penangkapan tersebut dengan bantuan intelijen internal dari orang dalam pemerintahan Maduro yang bekerja sama dengan CIA.
Dua sumber menyebutkan bahwa Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap saat sedang tidur dan langsung diseret keluar dari kamar mereka.
Tak lama setelah penangkapan, Presiden Donald Trump merilis foto melalui Truth Social yang memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima.
Dalam foto tersebut, Maduro tampak menggunakan penutup mata dan telinga, mengenakan jaket abu-abu, sembari memegang botol air kemasan di bawah pengawalan ketat.
Laporan NBC News mengonfirmasi bahwa Maduro telah tiba di New York pada Sabtu sore pukul 16.51 waktu setempat untuk menghadapi proses hukum.
Dakwaan narkoterorisme dan “Cartel de los Soles”
Mengapa AS sampai meluncurkan serangan militer untuk menangkap seorang kepala negara?
Alasan utamanya adalah dakwaan kriminal berat.
Dikutip dari Anadolu Agency, Jaksa Agung AS Pam Bondi menegaskan bahwa Maduro terlibat dalam konspirasi narkoterorisme internasional.
AS menuduh Maduro memimpin kartel narkoba bernama “Cartel de los Soles” (Kartel Matahari).
Ia dituduh bekerja sama dengan kelompok gerilya Kolombia untuk membanjiri wilayah Amerika Serikat dengan berton-ton kokain.
“Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah didakwa di Distrik Selatan New York. Nicolas Maduro telah didakwa dengan konspirasi Narkoterorisme, konspirasi inpor kokain, kepemilikan senapan mesin dan perangkat destruktif, dan konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan perangkat penghancur terhadap Amerika Serikat,” tulis Bondi di akun media sosialnya, Sabtu (3/1/2026).
Dakwaan ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS sejak tahun 2020, namun baru dieksekusi melalui kekuatan militer penuh pada awal 2026 ini.
Akar konflik era Hugo Chávez dan titik balik 2002
Perseteruan ini bukanlah barang baru. Sejak akhir abad ke-20, dinamika antara kedua negara telah mengalami pasang-surut.
Terutama, setelah negara penghasil minyak itu dipimpin oleh pemimpin yang menentang pengaruh Washington di kawasan.
Pada awalnya, Venezuela merupakan salah satu pemasok minyak utama bagi AS.
Hubungan yang awalnya harmonis sebagai mitra energi mulai retak saat Hugo Chávez memenangkan kursi kepresidenan pada 1998.
Berdasarkan laporan Britannica, Chávez mengusung agenda politik Bolivarian yang menekankan kedaulatan nasional dan kemandirian ekonomi guna melepaskan diri dari pengaruh AS.
Ia secara konsisten membangun narasi bahwa Washington kerap mengintervensi urusan internal Amerika Latin, sebuah sikap yang dibarengi dengan kritik vokal di panggung internasional.
Di ranah kebijakan luar negeri, Chávez juga memperkuat hubungan dengan Cuba dan juga memperdalam kedekatan dengan negara-negara yang sering diposisikan sebagai rival AS, seperti Rusia dan Iran.
Dikutip dari Council on Foreign Relations (CFR), titik balik krusial terjadi pada April 2002 saat upaya kudeta gagal menggulingkan Chávez.
AS dituding berada di balik konspirasi tersebut, yang kemudian menciptakan jurang pemisah permanen.
Reuters mencatat, pasca-2002 hubungan kedua negara terjebak dalam siklus “balas-membalas” diplomatik, termasuk pengusiran Duta Besar AS, Patrick Duddy, pada 2008.
Ketegangan meningkat di era kepemimpinan Maduro
Ketegangan antara AS dan Venezuela tidak mereda hingga tongkat kepemimpinan beralih ke Nicolas Maduro pasca-meninggalnya Chavez.
Hubungan justru semakin memburuk seiring tuduhan berat dari Departemen Kehakiman AS.
Pada 2020, AS secara resmi mendakwa Maduro atas tuduhan “narkoterorisme” dan memimpin kartel narkoba lintas negara yang dikenal sebagai Cartel de los Soles, menurut laporan Reuters.
Memasuki paruh akhir 2025, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Washington melancarkan kampanye tekanan maksimum.
AS menuduh rezim Maduro sengaja “membanjiri” Amerika dengan narkotika, sementara Caracas balik menuduh Washington hanya mengincar kendali atas cadangan minyak mereka.
Puncaknya, kehadiran militer AS di Karibia diperkuat dengan pengerahan kapal induk dan pesawat tempur.
Rangkaian manuver ini mengkristal dalam sebuah misi militer terpadu bertajuk Operation Southern Spear.
Operasi yang awalnya dimulai dengan pencegatan kapal di perairan internasional tersebut akhirnya berujung pada serangan langsung ke instalasi militer di Venezuela pada 3 Januari 2026, yang menjadi babak akhir penangkapan sang Presiden.
Kepentingan minyak dan ambisi ekonomi
Faktor ekonomi, khususnya minyak, tetap menjadi inti dari kepentingan geopolitik ini.
Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia.
Dikutip dari Al Jazeera, sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS pada 2019 telah melumpuhkan ekonomi Venezuela, namun gagal menggulingkan Maduro secara politik.
Pasca penangkapan ini, strategi AS terlihat semakin jelas.
Melalui laporan The Guardian, Donald Trump menyatakan bahwa AS akan “mengelola” Venezuela untuk sementara waktu guna memastikan transisi pemerintahan.
Trump bahkan terang-terangan berencana mengundang perusahaan minyak besar Amerika untuk mengucurkan miliaran dolar guna memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang rusak.
Reaksi dunia terhadap serangan AS ke Venezuela
Komunitas internasional merespons dengan sikap yang sangat kontras.
Dirangkum dari Kompas.com, Minggu (4/1/2026), berikut reaksi dunia terhadap konflik kedua negara tersebut.
Pendukung Venezuela:
Kuba & Nikaragua: Menyatakan dukungan total dan mengutuk agresi AS sebagai upaya merebut sumber daya alam.
Iran: Menlu Seyed Abbas Araghchi menyebut tindakan AS sebagai “unilateralisme agresif” yang melanggar Piagam PBB.
Rusia & China: Meski mengutuk keras, para ahli dalam laporan BBC menilai dukungan mereka kini lebih bersifat simbolis karena Rusia masih terfokus pada perang di Ukraina dan China berupaya menjaga stabilitas hubungan dagang dengan Trump.
Pendukung Amerika Serikat:
Trinidad & Tobago serta Republik Dominika: Memberikan dukungan logistik berupa izin penggunaan wilayah untuk pangkalan militer dan pengisian bahan bakar pesawat tempur AS.
Guyana: Meski tidak terang-terangan mendukung serangan, ketegangan wilayah terkait sengketa ladang minyak dengan Venezuela membuat posisi Guyana cenderung menguntungkan operasi AS.
Kecaman dan Kekhawatiran:
Brasil & Kolombia: Mengecam serangan rudal ke Caracas sebagai pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat diterima.
PBB: Sekjen Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas pengabaian hukum internasional dalam penyelesaian konflik ini.
Penangkapan Nicolas Maduro menandai berakhirnya sebuah era di Amerika Latin, namun sekaligus membuka kotak pandora mengenai legalitas internasional dan masa depan kedaulatan sumber daya energi di kawasan tersebut. *** Serambinews.com
