RRINEWSS.COM- JAKARTA — Kabar presiden terpilih Prabowo Subianto mau meningkatkan rasio utang hingga 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) muncul lagi. Kali ini diungkapkan adik kandungnya sendiri, Hashim Djojohadikusumo.
Hashim mengatakan peningkatan rasio utang hingga 50% PDB akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program ambisius Prabowo, salah satunya makan bergizi gratis.
“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana,” kata Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times, dikutip Kamis (11/7/2024).
Jika benar, jumlah itu naik dari posisi rasio utang 38,64% saat ini dan mendekati batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Menurut Hashim, Prabowo bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara baik melalui pajak, cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen, royalti dan lainnya.
“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” tegasnya.
Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran berpengaruh ketika pemerintahan baru mulai menjabat pada Oktober 2024. Di sisi lain, ia juga merupakan pengusaha ternama di Indonesia yang mengepalai Grup Arsari yang fokus di bidang pertambangan, pertanian dan komoditas.
Para ekonom telah memperingatkan bahwa kenaikan rasio utang hingga 50% akan mendorong defisit anggaran melampaui batas maksimum yang ditetapkan sebesar 3% dari PDB. Hal ini juga dapat membebani rupiah yang telah melemah lebih dari 5% terhadap dolar AS pada tahun ini.
Prabowo sendiri berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan pengumpulan pajak, meskipun para ekonom telah memperingatkan bahwa hal itu tidak mudah. Pihaknya juga mempertimbangkan untuk memotong subsidi dan menjual aset negara untuk meningkatkan pendapatan.*** detik.com
