JAKARTA – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid resmi mengenakan rompi oranye KPK, Rabu (5/11/2025) siang. Meskipun belum ada keterangan resmi dari lembaga antirasuah perihal status, namun politisi PKB tersebut terlihat memasuki gedung Merah Putih dengan tangan diborgol.
Pantauan Riaupos.co di teras Gedung Merah Putih KPK, Gubri Abdul Wahid mendadak tiba sekitar pukul 13.45 WIB, Rabu (5/11/2025). Terlihat ia didampingi petugas, dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Riau. Ia berjalan dengan pengawalan ketat menuju lobi Gedung Merah Putih tanpa memberikan komentar kepada awak media.
Sebelumnya, Gubernur Riau telah dibawa ke gedung KPK pada Selasa (4/11/2025) pagi untuk menjalani pemeriksaan awal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan proses ekspose kasus sudah rampung dilakukan.
Ia menyebut, total 10 orang telah diperiksa dalam OTT ini, mencakup pejabat dinas, tenaga ahli gubernur, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di sektor pekerjaan umum.
KPK mengungkap dugaan modus “jatah preman” (Japrem) dalam perkara ini. Modus tersebut terkait pembagian sekian persen dari penambahan anggaran proyek di Dinas PUPR-PKPP Riau yang diduga mengalir hingga ke kepala daerah.
“Terkait dengan penambahan anggaran di dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam Japrem, sekian persen untuk kepala daerah. Nah, itu modus-modusnya,” ungkap Budi.
Ia menegaskan, detail mekanisme dan aliran dana masih dalam tahap pendalaman. “Untuk rinciannya nanti akan kami jelaskan dalam konferensi pers,” tambahnya.
Selain mengamankan sejumlah pejabat, KPK juga menyita uang tunai senilai Rp1,6 miliar, terdiri dari rupiah, dolar Amerika, dan poundsterling. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari penyerahan kepada kepala daerah.
“Artinya, kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa penyerahan sebelumnya. Sebelum OTT ini, diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya,” jelas Budi, Rabu.
Sebagian uang dalam bentuk rupiah diamankan di Riau, sementara mata uang asing ditemukan di Jakarta, tepatnya di rumah pribadi milik pihak terkait yang disebut-sebut berhubungan langsung dengan Gubernur Abdul Wahid.
Budi menambahkan, peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan sistem pengawasan proyek. “Kami mengimbau pemerintah Provinsi Riau untuk terus melakukan perbaikan. Kalau tidak salah hitung, ini sudah keempat kalinya Riau menjadi lokasi dugaan korupsi yang ditangani KPK,” katanya.***(rpg)
