RRINEWSS.COM- Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan, peristiwa pemukulan personel TNI AD terhadap pengendara motor yang mengikuti iring-iringan jenazah terjadi di depan Markas Kodam XIII/Merdeka di Jalan Teling Atas, Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (5/1/2024) sore WITA.
Menurut dia, peristiwa bermula saat rombongan pengiring jenazah berangkat dari rumah duka menggunakan ambulans dan diikuti oleh pelayat serta pengiring menggunakan kendaraan roda dua.
Sayangnya, iring-iringan itu tidak tertib dan menimbulkan gangguan bagi warga sekitar.
Sekitar pukul 15.30 WITA, saat rombongan pelayat melewati pintu 2 Makodam Merdeka, babinsa mengingatkan kembali rombongan pengantar jenazah untuk tidak membuat gaduh. “Namun tidak terima karena sebagian besar pengiring dalam pengaruh minuman keras,” kata Kristomei kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).
Dia menjelaskan, saat itu rombongan iring-iringan jenazah justru semakin bising dengan menggeber-geber gas sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Kondisi itu juga ternyata dikeluhkan warga sekitar yang sudah komplain.
Warga yang terganggu terganggu spontan turun ke jalan untuk mengadang rombongan.
“Warga setempat yang melihat kejadian itu merasa terganggu hingga terlibat bentrok,” kata Kristomei.
Melihat kejadian itu, personel TNI AD yang ada di Kodam Merdeka keluar dengan maksud untuk melerai. Namun, ada salah satu peserta rombongan justru melakukan provokasi dengan menggeber knalpot. Hal itu memicu aparat dan warga hingga memukuli yang bersangkutan.
Dari video yang beredar, memang sempat terjadi bentrok antara peserta iring-iringan jenazah dan warga di Jalan Teling Atas. Iring-iringan kendaraan pengantar jenazah menggunakan knalpot bising memicu kemarahan warga. Terlihat seorang pengendara motor yang menggeber knalpot akhirnya dipukuli personel TNI AD dan warga sekitar yang geram.
Petugas provos terlihat menengahi amarah warga berambut gondrong yang masih berusaha memukuli pengendara motor yang sudah jatuh ke tanah tersebut. Hingga kini, Kodam Merdeka masih terus berupaya mengumpulkan informasi tentang kejadian tersebut.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2016-2020, Andrea H Poeloengan menjelaskan, insiden di Boyolali, Jawa Tengah dan diikuti di Manado, Sulawesi Utara, bisa meluas jika tidak dicegah.
Hal itu karena konflik serupa bisa terjadi di daerah lain menjelang Pemilu 2024.
Menurut dia, berpola yang hampir sama, diawali dengan bergerombol, ketidaktertiban berlalu lintas, dan dugaan pengaruh lalu bertidak memprovokasi karena tidak peka dan berempati dengan lingkungan sekitar, akhirnya terjadi tindak kekerasan.
“Sayangnya, hal-hal tadi, yang terjadi di Boyolali dan Manado ini memang melibatkan sejumlah oknum TNI sebagai pelaku kekerasan,” kata Andrea di Jakarta, Sabtu (6/1/2024). Meski begitu, ia mendapati, ada kelompok masyarakat yang merasa tidak keberatan atas kekerasan tersebut.
Hal itu karena kelompok masyarakat selama ini merasa menjadi korban dari ulah kelompok lain yang ugal-ugalan di jalanan dengan seenaknya melawan hukum. Ketika penegak hukum dan pemerintah tidak dapat meredam pelanggaran hukum, menurut Andrea, yang terjadi akhirnya muncul penegakan hukum dengan kekerasan.
“Siapa yang merasa terganggu dia akan melawan dengan caranya sendiri. Padahal, UUD 1945 sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum,” ujar Andrea.
PM Razia Knalpot Brong
Internal di jajaran TNI AD melakukan penertiban besar-besaran pemakaian knalpot brong kepada anggotanya. Polisi Militer Kodam (Pomdam) IV/Diponegoro salah satunya yang merazia semua kendaraan jajaran. Langkah itu guna sebagai upaya meningkatkan ketertiban berkendara dan mengurangi gangguan suara yang timbul akibat penggunaan knalpot di luar standar di seluruh satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro.
Denpom IV/1 Purwokerto bertanggung jawab untuk pengecekan di wilayah Korem 071/Wijaya Kusuma, Denpom IV/2 Yogyakarta fokus di Korem 072/Pamungkas, dan Denpom IV/3 Salatiga melakukan pemeriksaan di wilayah Korem 073/Makutarama. Adapun Denpom IV/4 Surakarta bergerak di wilayah Korem 074/Warastratama dan satuan Denpom IV/5 Semarang mengarahkan upayanya pada Kesdam IV/Diponegoro.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV/Diponegoro, Kolonel Inf Richard Harison menjelaskan, kepatuhan terhadap aturan berkendara adalah fondasi utama bagi keselamatan dan ketertiban bersama. Penertiban knalpot brong bukan hanya mengenai penegakan hukum, tetapi juga tentang menciptakan kesadaran kepatuhan berlalu lintas.
“Bagi pengguna kendaraan perlu melakukan pemeliharaan komponen yang sesuai standar, untuk mengurangi dampak polusi dan gangguan suara yang mengganggu ketenangan lingkungan sekitar,” ucap Richard dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (7/1/2024).
Pomdam XVIII/Kasuari yang dipimpinan Wadanpomdam Letkol Cpm Basuki Prijatmono juga turun langsung melakukan pemeriksaan kendaraan roda dua milik personel militer dan PNS. Selain knalpot brong, surat kendaraan dan kelengkapan fisik juga ikut diperiksa.*** sumber republika
