RRINEWSS.COM- JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal ‘otak atik’ program yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi dana bansos bantuan langsung tunai (BLT) terbaru pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bansos BLT tersebut membutuhkan dana Rp11,25 triliun. Dana ini dicairkan Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, pencairannya dilakukan sekaligus jadi Rp600 ribu yang disalurkan Februari besok. Adapun penerimanya 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).
Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent maka akan didahulukan.
“Nah ini tentunya kita akan carikan, dan itu APBN nya akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari selalu strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel. Jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir,” jelasnya.
Lanjutnya, kondisi yang sama pernah dilakukan saat pandemi covid-19, di mana, saat itu pemerintah me-realokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.
“Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN nya bisa tetap siap,” kata Febrio.
Bansos BLT baru ini rencananya akan disebar pada awal Februari 2024. Program ini bersamaan dengan bansos beras 10 kg yang sudah berjalan sejak tahun lalu.
“Kita selalu, kebutuhan-kebutuhan anggaran yang sudah ada, selalu kita bisa penuhi dan juga kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya membutuhkan intervensi itu APBN tetap siap, karena dari awal memang kita siapkan APBN nya untuk yang tambah-tambahan,” pungkas Febrio.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan anggaran yang diperlukan untuk BLT tersebut sebesar Rp11,25 triliun, di mana pembayarannya dirapel yakni masyarakat langsung menerima Rp600 ribu per KPM.
“Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani.*** sumber: CNN Indonesia
