RRINEWSS.COM-Bripda Muhammad Rio meninggalkan Indonesia pada penghujung 2025 bukan sekadar perjalanan ke luar negeri tetapi juga menggabungkan diri pada tentara Rusia.
Kepergiannya diduga kuat merupakan upaya terencana untuk menghindari sanksi etik di internal Polri, yang kemudian berujung pada keterlibatannya di konflik Rusia–Ukraina, tepatnya di wilayah Donbass.
Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa personel Satuan Brimob Polda Aceh ini akhirnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah indikasi keterlibatannya sebagai tentara bayaran Rusia semakin jelas.
Perjalanan Bripda Muhammad Rio ke luar negeri bermula ketika ia tidak lagi menjalankan kewajiban dinasnya. Sejak 8 Desember 2025, Rio tercatat mangkir dari tugas tanpa keterangan resmi.
Pada saat itu, ia diketahui berstatus sebagai personel pelayanan markas (Yanma) Brimob Polda Aceh dan tengah menjalani masa hukuman demosi. Dalam kondisi tersebut, Rio disebut secara diam-diam mengurus dokumen perjalanan berupa paspor.
Langkah ini diduga sebagai bagian dari perencanaan matang untuk meninggalkan Indonesia tanpa terdeteksi aparat. Ia juga menyiapkan jalur penerbangan berlapis guna mengaburkan jejak pergerakannya.
Berdasarkan data manifes penerbangan yang diperoleh Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio memulai perjalanannya pada 18 Desember 2025. Ia berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan Shanghai, China.
Sehari setelahnya, Rio melanjutkan penerbangan ke Bandara Haikou Meilan sebagai titik transit lanjutan sebelum akhirnya masuk ke wilayah Rusia dan bergerak menuju kawasan konflik Donbass, Ukraina.
Dugaan Keterlibatan sebagai Tentara Bayaran Rusia
Keberadaan Bripda Muhammad Rio di barisan pasukan Rusia tidak hanya berdasarkan dugaan semata. Indikasi tersebut diperkuat oleh bukti komunikasi digital yang ia sebarkan sendiri.
Pada 7 Januari 2026, Rio mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada sejumlah rekannya di Satbrimob Polda Aceh.
Dalam pesan tersebut, ia membagikan dokumentasi berupa foto dan video yang memperlihatkan proses pendaftarannya di sebuah barak militer Rusia. Tidak hanya itu, Rio juga memamerkan informasi mengenai besaran gaji yang diterimanya.
Nilai tersebut disampaikan dalam mata uang Rubel dan telah dikonversi ke Rupiah, yang disebut-sebut sebagai daya tarik bagi pihak lain untuk mengikuti jejak serupa.
Dokumentasi inilah yang kemudian menjadi salah satu bukti penting bagi institusi kepolisian dalam menilai keterlibatan Rio di angkatan bersenjata asing tanpa izin negara.
Siapa Bripda Muhammad Rio?
Informasi pribadi mengenai Bripda Muhammad Rio tidak banyak beredar pada ruang publik. Ia diketahui merupakan anggota Satuan Brimob Polda Aceh dengan pangkat brigadir polisi dua (bripda). Pangkat bripda sendiri merupakan jenjang terendah dalam golongan bintara Polri.
Dalam struktur kepolisian, pangkat bripda setara dengan sersan dua (serda) di TNI. Umumnya, pangkat ini disandang oleh anggota kepolisian yang telah menyelesaikan pendidikan bintara dasar dan berada pada tahap awal karier.
Hingga kini, data mengenai alamat lengkap maupun tanggal lahir Bripda Muhammad Rio belum dipublikasikan secara terbuka. Informasi terakhir yang diketahui, ia bertugas di unit Yanma Brimob Polda Aceh sebelum akhirnya meninggalkan kedinasan sejak awal Desember 2025.
Yanma atau pelayanan markas merupakan unit di lingkungan Polri, termasuk di tingkat Polda, yang memiliki tugas utama dalam pelayanan umum dan urusan internal.
Unit ini menangani berbagai aspek, mulai dari angkutan dinas, perumahan, pengamanan markas, protokoler, administrasi, hingga pemeliharaan fasilitas.
Keberadaan Yanma bertujuan memastikan seluruh operasional internal kepolisian dapat berjalan dengan lancar. Dalam praktiknya, Yanma juga kerap menjadi tempat penugasan anggota Polri yang sedang menjalani proses mutasi, pembinaan, atau sanksi disiplin.
Kasus yang menjerat Bripda Muhammad Rio menjadi catatan serius terkait pelanggaran disiplin dan etika di tubuh Polri. Dari statusnya sebagai anggota Brimob Polda Aceh yang menjalani sanksi demosi, hingga dugaan keterlibatannya sebagai tentara bayaran Rusia di konflik Donbass, seluruh rangkaian peristiwa tersebut berujung pada keputusan PTDH. ***(brsc)
