RRINEWSS.COM- PEKANBARU – Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, mengguncang peta politik internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Kabar pengunduran diri Airlangga terungkap dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dia menyampaikan alasan pengunduran dirinya demi menjaga keutuhan partai menjelang transisi pemerintahan yang akan segera terjadi.
Namun, kabar tersebut tampaknya belum direspons secara terbuka oleh pengurus daerah. Dewan Pimpinan daerah (DPD) I Golkar Riau misalnya, memilih irit bicara terkait langkah Airlangga ini.
Wakil Ketua DPD I Golkar Riau Bidang Pemenangan Pemilu Ikhsan dikonfirmasi, enggan memberikan banyak komentar. “No comment dulu ya, kita menunggu arahan,” ujarnya singkat ketika dikonfirmasi CAKAPLAH.com, Ahad (11/08/2024).
Selain Ikhsan, pejabat teras DPD I Golkar Riau lainnya juga memilih untuk bungkam. Mereka lebih memilih menunggu arahan dari pusat.
Isu yang berkembang saat ini adalah tentang ketidakpastian nasib bakal calon yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
Sebelumnya, sejumlah bakal calon kepala daerah di Riau telah menerima dukungan resmi dari Golkar. Seperti Syamsuar, yang berpasangan dengan Mawardi Muhammad Saleh dari PKS telah mendapatkan dukungan Golkar untuk maju kembali di Pilkada Riau.
Selain itu, calon kepala daerah lainnya seperti Afrizal Sintong di Rokan Hilir, Repol di Kampar, Nasarudin di Pelalawan, Adam di Kuansing, Afni di Siak juga telah menerima SK dukungan.
Namun, dengan adanya rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disebut-sebut akan digelar pada 25 Agustus mendatang, dua hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, nasib dukungan tersebut kini menjadi tanda tanya. Apakah SK yang sudah keluar akan tetap berlaku atau akan ada perubahan pada form B1-KWK yang didaftarkan ke KPU dengan nama nama baru?
Sementara itu, sejumlah daerah lain di Riau seperti Pekanbaru, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Meranti, dan Rokan Hulu, dan Dumai belum menerima SK dukungan resmi. Meskipun demikian, surat tugas telah dikeluarkan untuk masing-masing kader potensial dan ketua daerah tersebut.
Pernyataan resmi Airlangga dalam video yang beredar menyebut, komitmennya untuk menjaga stabilitas dan marwah Partai Golkar. “DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku,” ujarnya.
Langkah-langkah selanjutnya dari DPP Golkar dan bagaimana dinamika politik internal partai Golkar di Riau disinyalir akan terus berkembang di tengah persiapan Pilkada 2024.***
