Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD sarat dengan motif perebutan kekuasaan oleh elite politik.
Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin, menegaskan partai politik (parpol) besar akan menjadi pihak yang paling diuntungkan apabila Pilkada 2029 digelar secara tidak langsung.
“Alih-alih soal efisiensi, temuan kami menunjukkan motif kekuasaan jauh lebih dominan. Akan terjadi persaingan politik yang sangat timpang, terutama karena dominasi partai tertentu di DPRD,” kata Iqbal di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Iqbal memaparkan, berdasarkan analisis Perludem, partai-partai yang saat ini tergabung dalam koalisi pemerintahan berpotensi memenangkan Pilkada 2029 bahkan sebelum pemilihan berlangsung. Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi kualitas demokrasi.
“Ini seharusnya menjadi alarm bagi partai politik karena ada di antara mereka yang akhirnya tidak mampu bersaing dan tidak bisa menjadi representasi masyarakat,” ujarnya.
Selain menciptakan kompetisi yang tidak sehat antarpeserta politik, pilkada tidak langsung juga dianggap mengancam keberadaan calon independen. Alasannya, calon nonpartai tidak memiliki basis suara di DPRD yang menjadi penentu hasil pemilihan.
Iqbal menegaskan, sistem pilkada langsung yang selama ini diterapkan masih mencerminkan prinsip demokrasi. Ia mencontohkan calon kepala daerah umumnya telah melalui proses kaderisasi partai, pendidikan politik, serta pengalaman di tengah masyarakat sebelum dicalonkan.
Menurutnya, apabila tujuan utamanya adalah efisiensi anggaran, yang perlu dibenahi justru tata kelola penyelenggaraan pilkada, bukan dengan mengubah sistem pemilihan yang telah memberikan hak langsung kepada rakyat. ***(brs)
