JAKARTA RRINEWSS.COM — Utang Luar Negeri Indonesia hingga Agustus 2023 tercatat sebesar US$395,15 miliar atau Rp 6.203 triliun (kurs 15.700). Angka ini bertambah Rp101,11 miliar atau sekitar Rp 1.571,66 triliun atau melesat 33,78% sejak pertama kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertugas pada Oktober 2014.
Dalam sembilan tahun era pemerintahan Jokowi, penambahan utang pemerintah dan bank sentral terjadi sebesar 50,83% menjadi US$200,87 miliar atau sekitar Rp 3.153 triliun Sementara penambahan utang swasta sebesar 19,78% menjadi US$194,28 miliar atau sekitar Rp 3.050 triliun.
Jika diamati lebih rinci, di awal pemerintahan Jokowi, utang pemerintah dan bank sentral lebih rendah dibandingkan utang swasta. Namun pada 2023, tercatat utang pemerintah dan bank sentral saat ini lebih besar daripada utang swasta meskipun terus mengalami penurunan sejak Januari hingga Agustus 2023.
Sementara jika dilihat dari peminjamnya (kreditor), Singapura sebagai negara peminjam terbesar bagi Indonesia dan konsisten setidaknya selama sembilan tahun terakhir. Pada Agustus 2023, tercatat Singapura memberi pinjaman ke Indonesia sebesar US$55,27 miliar. Angka ini turun 4,3%.
Sedangkan pinjaman Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia bertumbuh pesat dari US$11,31 miliar pada Oktober 2014 menjadi US$29,55 miliar pada Agustus 2023 atau naik 161,36%.
Begitu pula dengan China yang terus membanjiri Indonesia dengan pinjamannya menjadi sebesar US$21,05 miliar pada Agustus 2023 atau melonjak 176,71% jika dibandingkan dengan Oktober 2014.
Negara-negara tersebut memberanikan diri untuk memberikan pinjaman ke Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara yang cukup stabil baik dari sisi inflasi maupun suku bunganya, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah Indonesia menjalin hubungan baik dengan berbagai negara di dunia sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat dipercaya oleh negara lain.
Penambahan utang cukup besar terjadi di sektor swasta. Utang di sektor swasta memang bukan tanggung jawab pemerintah tetapi ada beberapa yang terkait dengan program pemerintah.
Salah satunya utang perusahaan konstruksi dan properti yang melesat sebagai bagian dari upaya menggalakkan program infrastruktur.*** CNBCI
