RRINEWSS.COM- – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan bahwa pasukan Teheran memegang kendali “penuh dan mutlak” atas Selat Hormuz yang strategis. Penegasan ini menepis klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal Washington “memegang kendali” atas jalur perairan vital bagi pasokan energi global tersebut.
Trump, dalam pernyataan di Gedung Putih, juga mengklaim bahwa Selat Hormuz kini terbuka dan jutaan barel minyak terus mengalir melalui jalur perairan strategis tersebut, meskipun konflik dengan Iran belum berakhir.
Bantahan terhadap klaim Trump tersebut, seperti dilansir Press TV, Sabtu (29/8/2026), disampaikan oleh Angkatan Laut IRGC dalam pernyataannya pada Jumat (28/8) waktu setempat.
“Kendali yang dipegang oleh pasukan Republik Islam (Iran) atas Selat Hormuz yang strategis, bersifat sepenuhnya dan mutlak,” tegas Angkatan Laut IRGC.
Angkatan Laut IRGC mengecam klaim AS soal Selat Hormuz terbuka sebagai “kebohongan belaka”, dan menyebut klaim semacam itu dimaksudkan “semata-mata untuk mengendalikan harga minyak dan menutupi kekalahan mereka sendiri”.
Selat Hormuz, tegas Angkatan Laut IRGC, tetap tertutup bagi kapal-kapal yang hendak melintasi tanpa koordinasi sebelumnya dengan otoritas Iran.
Ditambahkan oleh Angkatan Laut IRGC bahwa situasi tersebut akan terus berlaku hingga berakhirnya apa yang mereka sebut sebagai “agesi tentara teroris” AS terhadap Iran dan hingga kewajiban-kewajiban terkait dipenuhi.
Iran menutup jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz menyusul gelombang serangan skala besar AS dan Israel pada akhir Februari lalu. Teheran dan Washington kemudian menyepakati periode pembukaan kembali selat tersebut selama 60 hari sebagai bagian dari nota kesepahaman (MoU) yang diteken pada Juni lalu.
Namun aksi saling serang yang kembali berkobar antara kedua negara, dan aksi saling menuduh adanya pelanggaran terhadap kesepakatan dalam MoU tersebut, membuat Selat Hormuz kembali ditutup oleh Teheran.
Iran bersikeras agar kapal-kapal harus mematuhi aturan yang ditetapkannya untuk bisa melintasi Selat Hormuz, sedangkan AS menegaskan kebebasan navigasi di jalur perairan tersebut. Washington kemudian memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran untuk menekan negara tersebut.
Rentetan upaya diplomasi dilakukan namun belum membuahkan hasil dan terhenti. Iran telah menetapkan sejumlah persyaratan atau tuntutan bagi pembukaan kembali Selat Hormuz, termasuk dihentikannya campur tangan AS dalam lalu lintas maritim di kawasan.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa tuntutan Teheran itu mencakup pencabutan total blokade ekonomi ilegal AS terhadap Iran, penghentian agresi secara permanen di semua front — termasuk Lebanon, dan klarifikasi mengenai situasi terkait blokade terhadap Yaman, yang menjadi markas Houthi, sekutu Teheran. ***(dtc)
