RRINEWSS.COM- Jakarta – Utusan Korea Utara (Korut) untuk PBB mengatakan negaranya tidak terikat oleh Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT). Menurutnya, tekanan dari luar tidak akan mengubah status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir, sebagaimana dilaporkan media resmi pada Kamis.
Dilansir AFP, Kamis (7/5/2026), Pyongyang mengancam akan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi pada tahun 1993 dan secara resmi melakukannya pada tahun 2003. Sejak itu telah melakukan enam uji coba nuklir, yang membuatnya dikenai sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Korea Utara juga diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir.
“Dalam Konferensi Peninjauan NPT ke-11 yang saat ini berlangsung di markas besar PBB, Amerika Serikat dan sejumlah negara yang mengikuti langkahnya tanpa dasar mempertanyakan status saat ini dan pelaksanaan hak kedaulatan” Korea Utara, kata utusan utama Pyongyang untuk PBB, Kim Song, dalam pernyataan yang disiarkan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).
“Status Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai negara bersenjata nuklir tidak akan berubah berdasarkan klaim retoris dari luar atau keinginan sepihak,” tambahnya.
“Untuk menegaskan sekali lagi, Republik Demokratik Rakyat Korea tidak akan terikat oleh Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dalam keadaan apa pun.”
Ia melanjutkan bahwa status negara tersebut sebagai negara bersenjata nuklir telah “diabadikan dalam konstitusi, yang secara transparan menyatakan prinsip-prinsip penggunaan senjata nuklir”.
Korea Utara secara konsisten menegaskan tidak akan menyerahkan persenjataan nuklirnya, menyebut jalur yang ditempuhnya “tidak dapat diubah” dan berjanji terus memperkuat kemampuannya.
Pyongyang telah mengirim pasukan darat dan peluru artileri untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Para pengamat menilai Korea Utara menerima bantuan teknologi militer dari Moskow sebagai imbalannya.
Sembilan negara bersenjata nuklir – Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, China, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara – memiliki 12.241 hulu ledak nuklir pada Januari 2025, menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
AS dan Rusia menguasai hampir 90 persen senjata nuklir dunia dan dalam beberapa tahun terakhir menjalankan program besar untuk memodernisasi persenjataan tersebut, menurut SIPRI. ***(aik/detik/aik)
